BEDAH BUKU

BAB I

MENGGUGAT KOLOMIALISME

MEMBERONTAK KEMAPANAN

    Ketika pada 6 Juni 1901 Sukarno lahir, keluarganya mungkin berharap bahwa sang jabang bayi akan tumbuh sebagai “anak baik-baik”, syukur penurut sebagaimana layaknya anak seorang Mantri Guru yang terhormat. Kalau memang demikian harapan yang ada, rupa-rupanya harapan itu dengan cepat meleset. Ketika menginjak remaja, ternyata Sukarno tumbuh menjadi anak muda yang “bandel” dan cenderung bersikap “pemberontak”.

    Sukarno muda memang bandel, bahkan bersikap berani terhadap profesornya; tetapi sikap itu memiliki pendasaran yang luhur, yakni kehendak untuk ikut membebaskan bangsa- nya dari cengkeraman penjajah. Naluri bandel dan pemberontak mendorong Sukarno muda untuk berjuang mengubah “nasib” yang menimpa Marhaen dan jutaan rekan sebangsanya.Tak heran bahwa, sebagaimana ia kisahkan dalam otobiografinya, pada usia 16 ia memutuskan diri untuk berontak terhadap pemerintah kolonial dan berjuang demi bangsanya.3 Sikap bandel dan pemberontak ini ternyata berlanjut, bahkan ketika ia telah menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ketika berusia dua puluh, Sukarno sudah mulai secara lebih serius merealisasikan dorongan yang telah ia rasakan sejak usia 16, yakni memper- juangkan nasib bangsanya, khususnya mereka yang hidup dirundung kemiskinan.

   Ketika usianya mencapai 21, Sukarno memutuskan diri untuk tampil pertama kali di depan publik. Waktu itu, ada rally umum di Bandung yang diselenggarakan oleh kumpulan organisasi pergerakan nasional “Radicale Concentratie”. Pada kesempatan itu, dia meminta waktu untuk ikut menyampaikan orasi politik. Kepada peserta rally, dia me- nyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia merupa- kan suatu keniscayaan yang tak terbendung. Ia pun berseru: “Dengan ini saya menantang Pemerintah Kolonial.”

 Desakan Kaum Muda

   Ketika tahun 1945 tiba, di antara para aktivis pergerakan waktu itu, Sukarno sudah terhitung sebagai bagian dari “angkatan tua”. Ia pun cenderung bersikap hati-hati dan konservatif. Ketika pada pertengahan Agustus tahun itu, muncul kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang terhadap Sekutu, dia sebenarnya ragu. Akan tetapi, untunglah, setelah melalui tarik-ulur yang menegangkan, Sukarno membuka diri terhadap angkatan muda (yang antara lain dipelopori oleh Sukarni, Sayuti Melik, dan lain-lain) dan mengikuti desakan mereka untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Maka pada 17 Agustus 1945, dia, bersama Hatta dan kawan-kawan, menyelesaikan dan mengumandangkan teks proklamasi yang bersejarah itu.

    Pada pertengahan 1950-an, ketika ia ingin memperbarui iklim politik Indonesia yang macet waktu itu, dia berpaling kepada kaum muda. Pada periode itu, Sukarno sebagai Presiden merasa bahwa sistem demokrasi liberal yang dijalankan para politisi kawakan tak pantas untuk dilanjutkan. Banyak orang juga mengeluh bahwa para politisi semakin mengasingkan diri dari masyarakat yang mereka wakili dan seharusnya mereka layani. Partai-partai politik telah berubah menjadi kendaraan untuk memperjuang- kan kepentingan pribadi atau kelompok.

    Dalam keadaan demikian, Bung Karno mulai berpaling kepada kalangan muda untuk mengubah keadaan. Ia lantas banyak bicara tentang pentingnya peran politik kaum muda, khususnya generasi ‘45 yang pernah terlibat aktif dalam Revolusi.7 Pada 28 Oktober 1956, dalam kesempatan bicara di hadapan wakil-wakil organisasi kepemudaan, Presiden Sukarno mengeluh tentang “penyakit partai-partai”.

   Sukarno sendiri mulai berpikir tentang suatu alternatif bagi demokrasi liberal, yakni “Demokrasi Terpimpin”, suatu demokrasi dengan kepemimpinan tetapi tetap merupakan demokrasi. Pada 21 Februari 1957, dia menyampaikan isi dari “konsepsi”-nya tersebut, yang pada pokoknya mendorong dibentuknya sebuah kabinet gotong royong dan suatu Dewan Nasional. Sayang memang, bahwa upaya terobosan Sukarno itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu—baik dari kalangan sipil maupun militer—untuk kepentingan mereka sendiri.

   Maksud baik yang ingin ia wujudkan dalam bentuk Demokrasi Terpimpin berikut konsepsinya akhirnya dikecam oleh dunia Barat dan menjadi bancakan (rebutan) di antara berbagai kepentingan politik dalam negeri.

    Sukarno waktu itu, antara lain, melihat bahwa ketika sistem politik yang dijalankan oleh kaum tua mulai keropos atau membusuk, alterntif harus dicari di kalangan orang muda yang mungkin sering bersikap bandel dan pembe- rontak, tetapi sering juga lebih kaya dengan imajinasi sosial- politik dan lincah dalam bergerak. Lain dengan para politisi kawakan, biasanya angkatan muda belum terlalu jauh terlilit oleh jerat-jerat vested interests alias berbagai kepentingan pribadi dan kelompok.

Harapan pada Kaum Muda Di tengah suasana politik yang kental diwarnai oleh macetnya proses reformasi, tetap merebaknya korupsi, semaraknya berbagai bentuk kongkalikong di antara elite politik, serta makin sayupnya rasa keadilan di masyarakat, masyarakat Indonesia ditawari untuk kembali berpaling kepada kaum muda. Dibutuhkan anak-anak muda yang bukan terutama “baik-baik” dan penurut, melainkan yang berani bersikap bandel dan pemberontak terhadap situasi kelembaman sosial-politik yang ada, dan mencoba mencari alternatif jalan keluar.

BERTEMU MARHAEN, MENGGUGAT KOLONIALISME

  Anti-Kolonialisme

Salah satu tulisan utama yang biasanya diacu untuk me- nunjukkan sikap dan pemikiran Sukarno muda itu adalah tulisannya yang terkenal berjudul “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Dalam tulisan yang aslinya dimuat secara berseri di jurnal Indonesia Muda tahun 1926 dan diterbitkan kembali tahun 1927 dalam koran Suluh Indonesia Muda itu, sikap anti- kolonialisme dan imperialisme tersebut tampak jelas sekali.

   Bertolak dari pengalamannya pada 1921—yakni dari keter- libatannya dalam Sarekat Islam—Sukarno sudah mulai ber- upaya memadukan ketiga gagasan yang berkembang waktu itu, yakni nasionalisme, sosialisme dan Islam. Sebagaimana diketahui, tahun 1926 adalah tahun “kaotik” dalam dunia pergerakan di Indonesia. Terjadi ber- bagai perpecahan di antara kelompok-kelompok itu yang terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan dan orientasi para pemimpinnya. Melihat situasi demikian, Sukarno ter- tantang untuk mempersatukan kelompok-kelompok tersebut dengan terutama menyatukan pandangan para pemimpinnya.

Dalam tulisan “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”, Sukarno menegaskan, yang pertama-tama perlu disadari adalah bahwa alasan utama kenapa para kolonialis Eropa datang ke Asia bukanlah untuk menjalankan suatu kewajiban luhur tertentu. Mereka datang terutama “untuk mengisi perut- nya yang keroncong belaka”. Artinya, motivasi pokok dari kolonialisme itu adalah ekonomi.

Sebagai sistem yang motivasi pokoknya adalah ekonomi, Sukarno percaya, kolonialisme erat terkait dengan kapitalisme, yakni suatu sistem ekonomi yang dikelola oleh sekelompok kecil pemilik modal yang tujuan pokoknya adalah memaksimalisasi keuntungan. Dalam upaya memak- simalisasi keuntungan itulah kaum kapitalis tak segan-segan untuk mengeksploitasi orang atau bangsa-bangsa lain. Melalui kolonialisme para kapitalis Eropa memeras tenaga dan kekayaan alam rakyat negeri-negeri terjajah demi keuntungan mereka. Melalui kolonialisme ini pulalah di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang dalam salah satu istilah kegemaran Sukarno disebut sebagai “exploitation de l’homme par l’homme” atau eksploitasi manusia oleh manusia lain.

Anti-imperialisme

Sebagai suatu sistem yang eksploitatif, kapitalisme itu men- dorong praktik-praktik imperialis. Sebagaimana kita tahu, meskipun pada mulanya imperialisme lebih mengacu pada praksis ekspansi wilayah politis suatu negara, pada awal abad ke-20 pengertian itu diperluas, yakni sebagai sistem politik dan sebagai sistem ekonomi. Sebagai sistem politik, ia akan berakhir ketika sebuah wilayah yang dijajah menjadi merdeka. Tetapi sebagai sebuah sistem ekonomi, imperialisme bisa berlangsung terus bahkan ketika negara terjajah itu sudah merdeka secara politis.

Sukarno mengajak orang Indonesia melawan imperialisme itu, baik sebagai sistem politik maupun sebagai sistem ekonomi. Ia lantas menghimbau baik para pejuang Nasionalis, Islam maupun Marxis untuk bersama-sama melawan imperialisme.

Pada Kongres PPPKI akhir 1928, sekali lagi Sukarno mengajak para tokoh pergerakan untuk bersatu melawan penjajah. Perlawanan itu, menurutnya, merupakan “keniscaya- an sejarah” yang merupakan produk dari imperlialisme itu sendiri. Sukarno percaya bahwa baik imperialisme maupun kapitalisme merupakan “penggali kubur mereka sendiri”. Bersama kolonialisme dan kapitalisme, imperialisme merupakan tantangan besar bagi setiap orang In- donesia yang menghendaki kemerdekaan. Dalam pidato di Semarang pada awal 1933, dia kembali menegaskan bahwa Partindo adalah “musuh kapitalisme dan imperialisme”.

Anti-elitisme

Selain imperialisme dan kolonialisme, di mata Sukarno muda tantangan besar yang tak kalah pentingnya untuk dilawan dalam perjuangan menuju kemerdekaan adalah elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik yang lebih tinggi dari orang lain, terutama rakyat kebanyakan. Elitisme ini tak kalah bahayanya, menurut Sukarno, karena melalui sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri. Kalau dibiarkan sikap ini tidak hanya bisa memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkin- kan lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang mau dilawan.

Salah satu upaya terbesar Sukarno dalam rangka menen- tang elitisme dan meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan kemerdekaan.

Dalam arti tertentu kiranya sikap anti-elitisme ini juga membedakan Sukarno dengan para aktivis pergerakan lain pada waktu itu. Berbeda dengan para pelajar Indonesia yang pernah belajar di Belanda—seperti Hatta dan Syahrir— Sukarno menolak pendekatan elitis yang bergaya Eropa. Ia lebih suka untuk bertemu dan berbicara langsung dengan massa rakyat di mana pun ia berada.

Taktik Non-Kooperasi

Lantas, langkah-langkah apa yang diusulkan oleh Sukarno dalam rangka melawan kolonialisme, imperialisme serta elitisme itu? Pertama-tama ia mengusulkan ditempuhnya jalan non-kooperasi. Sebenarnya sampai pada pertengahan tahun 1921 Sukarno masih mengharapkan adanya kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Saat itu ia masih bermimpi bahwa pemerintah kolonial Belanda mau membantu memper-baiki kondisi ekonomi Indonesia, sebelum negeri jajahan ini bisa benar-benar mandiri.

Tapi pada tahun 1923 Sukarno mulai meninggalkan posisi moderat itu dan mengambil langkah non-kooperasi, yakni sama sekali menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Dalam kaitan dengan ini, ia kembali mengingatkan bahwa motivasi utama kolonialisme oleh orang Eropa adalah motivasi ekonomi.

Menggalang Persatuan

Langkah lain yang menurut Sukarno perlu segera diambil dalam menentang kolonialisme dan imperialisme itu adalah menggalang persatuan di antara para aktivis pergerakan. Dalam serial tulisan “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”, ia juga menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya melawan penjajahan itu tiga kelompok utama dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia—yakni para pejuang Nasionalis, Islam dan Marxis—hendaknya bersatu. Dalam persatuan itu, nanti, mereka akan mampu bekerjasama demi terciptanya kemerdekaan Indonesia. “Bahtera yang akan membawa kita kepada Indonesia Merdeka,” ingat Sukarno, “adalah Bahtera Persatuan.”

Tidak Jera

Seruan-seruan Sukarno itu pada 4 Juli 1927 diikuti oleh pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebagai tujuan utamanya dicanangkan untuk “mencapai kemerdekaan Indo- nesia”. Guna memberi semangat kepada para aktivis per- gerakan, pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul “Jerit Kegemparan” (1928) di mana ia menunjukkan bahwa sekarang ini pemerintah kolonial mulai was-was dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaan- nya.

Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Sukarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, Sukarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pledoinya yang terkenal yang berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo) yakni partai berhaluan non-kooperasi yang dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan PNI yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Penjara tampaknya sama sekali tidak membuat Sukarno jera untuk berpolitik maupun untuk menentang ketidakadilan kolonialisme.

SEKADAR CATATAN UNTUK BUNG KARNO

TELAH kita lihat bagaimana Sukarno muda amat berapi-api dalam melawan kolonialisme, imperialisme dan elitisme. Meskipun demikian, kalau kita cermati secara lebih teliti terdapat kesan bahwa perlawanan itu sepertinya tidak total. Artinya, terdapat kesan bahwa Sukarno muda tidak sepenuh- nya bermaksud untuk mengngugat ketiga tantangan itu sampai tuntas. Hal ini tampak, misalnya, ketika dia mendiri- kan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tahun 1927. Di satu pihak, memang dengan jelas digariskan bahwa tujuan utama PNI adalah mencapai Indonesia merdeka.2 Tetapi di lain pihak cita-cita kemerdekaan itu tidak disertai hasrat untuk mengubah sistem politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem politik yang sama sekali baru.

Dilanjutkan

Alih-alih perubahan total terhadap sistem kolinial, Sukarno— sebagaimana banyak aktivis pergerakan waktu itu—memberi kesan, ia berkeinginan bahwa negeri yang merdeka itu nantinya akan ditopang oleh sistem yang sama dengan sistem yang menopangnya saat terjajah. Sukarno percaya bahwa Indonesia merdeka itu hanya akan tercapai melalui sekelompok kecil kaum elite, yang akan mewakili sekaligus menyatukan berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat demi cita-cita nasional. Kepada mereka inilah sebenarnya tulisan “Nasionalisme, Islam dan Marxisme” ditujukan. Sukarno mendukung terciptanya “kontra-elite” baru, yang akan menggantikan elite kolonial yang waktu itu ada. Kontra- elite ini di mata Sukarno haruslah merupakan kelompok yang “kohesif, representatif dan otoritatif.” Terkesan ia tak terlalu mementingkan suatu perubahan yang radikal terhadap tatanan kolonialistik yang ada. Ia hanya menekankan pentingnya pergantian elitenya saja, dari elite Belanda ke elite pribumi.

Literatur Barat

Betapapun “galak”-nya Sukarno muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme dengan menggunakan prinsip non-kooperasi, ternyata dia tidak selalu konsisten. Sekitar Agustus-September 1933, sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah kolonial, dia menyatakan mundur dari keanggota-an Partindo, memohon maaf, dan meninggalkan prinsip non-kooperasi. Dia bahkan dilaporkan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah Belanda. Lepas dari benar atau tidaknya laporan pemerintah itu, berita ini mengagetkan dan mengecewakan para pendukung gerakan kemerdekaan waktu itu. Mereka kecewa karena tokoh perjuangan yang mereka agung-agungkan telah menyerah. Dalam koran Daulat Ra’jat edisi 30 November 1933, Mohammad Hatta bahkan menyebut peristiwa ini sebagai “Tragedie-Sukarno”.

Menarik juga untuk diperhatikan bahwa meskipun dengan keras ia mengecam imperialisme Barat, Sukarno muda mem-biarkan diri dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Barat.

hal ini mencerminkan pandangan bahwa masyarakat Barat yang kapitalis itu dipandang sebagai penindas, tetapi sekaligus juga sebagai sumber ide-ide yang perlu untuk dijadikan acuan bagi Indo- nesia merdeka.

Kompleks

Memahami Sukarno beserta ide-idenya memang bukan me- rupakan sesuatu yang mudah. Di satu pihak, dia memiliki ide-ide cemerlang, namun di lain pihak, ide-ide itu tidak selalu rasional. Pada satu sisi, ide-ide itu terkesan agak tergesa-gesa dirumuskan, namun di lain pihak, dia konsisten dalam mem- perjuangkannya sejak masa muda. Berhadapan dengan hal ini, Justus M. van der Kroef—yang sebenarnya amat kritis dalam memandang Sukarno dalam kapasitasnya sebagai ideologi—mengusulkan cara pandang tertentu. Menurutnya, Sukarno perlu dilihat sebagai seorang politikus yang “kompleks, penuh gairah, dan banyak akal (resourceful), tak takut berubah-ubah posisi dalam menghadapi pasang- surutnya gelombang ideologi”.

                           BAB II

                                MENGGUGAT KETERLIBATAN AMERIKA

Ameria serikat menjadi salah satu faktor keterlibatan negara yg memiliki kepentingan besar di Indonesia.

-Amerika dan Kemerdekaan Indonesia

Keterlibatan Amerika dalam politik internal Indonesia sebenarnya telah dimulai tak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keterlibatan itu khususnya

berlangsung ketika pihak Indonesia dan Belanda sedang

melakukan berbagai bentuk negosiasi berkaitan dengan

pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan serta penetapan

batas-batas wilayah negara baru Indonesia.

-Amerika setelah Kemerdekaan Indonesia

mengetahui bahwa sejumlah negara non-blok

yang lain (seperti India dan Burma) bisa menerima bantuan

Tanpa harus meninggalkan prinsip non-bloknya, pihak Indonesia marah besar, Terjadilah demonstrasi besar-besaran di

berbagai tempat, dan semuanya mengecam AS. Pemerintah Amerika pun mencari berbagai upaya untuk memperbaiki

kembali hubungan dengan Indonesia yang telah rusak itu.

– Dalam pandangan pemerintah Eisenhower, adalah

lebih baik bahwa Indonesia terpecah-pecah menjadi sejumlah

kesatuan politis daripada tetap utuh tapi jatuh ke tangan

Komunis.

-Kebijakan Terhadap Indonesia

Eisenhower menolak gugatan Sukarno dan ingin

memberi kesan kepada masyarakat Amerika bahwa pemerintahnya tidak terlibat dalam pemberontakan daerah di Indonesia. Hal itu tentu saja sama sekali tidak benar.

#CIA BERGERAK#

Presiden Eisenhower berbohong melakukan operasi besar besaran dengan menggantungkan diri pada CIA dan pada

banyaknya peralatan militer modern yang dimiliki oleh Armada Ketujuh Amerika.

– CIA dan Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia-Afrika

berjalan sesuai persiapan, dan para peserta memang mengadopsi doktrin non-blok.

-Bantuan untuk Masyumi

Dalam

Pemilu 1955 Masyumi memang gagal mengumpulkan suara

terbanyak dan hanya menjadi pemenang pada urutan kedua

setelah PNI.

-“Memanggang Kaki Sukarno”

Indonesia mendapatkan ‘hadiah Natal’

yang jauh lebih buruk. Dari CIA yang mengakibatkan tewasnya ribuan nyawa orang Indonesia.

-CIA dan Pemberontakan Daerah

di Indonesia sedang terjadi perkembangan

yang makin mengkhawatirkan AS

-Pencopotan John Allison

Berbagai macam jenis keprihatinan itu menjadi alasan

tambahan bagi para staf CIA untuk meyakinkan pemerintahan

Eisenhower tentang betapa seriusnya masalah Komunisme

di Indonesia.

-CIA dan Peristiwa Cikini

Pada 30 November 1957, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno.

–Allen Dulles, NSC dan Pemberontakan Daerah

Pemerintah Indonesia tampaknya telah memutuskan untuk

berpaling ke Blok Soviet dalam hal pembelian persenjataan,

meskipun juga akan membeli senjata dari Eropa Barat

-Operasi Penumpasan

Pemberontakan daerah itu ternyata tidak berjalan sesuai

dengan yang diharapkan dan direncakan oleh CIA.

-Tertangkapnya Allen Pope

Ketika

pesawat ditembak, pilot dan co-pilot dari pesawat itu sempat

melompat keluar dari pesawat dan selamat, tetapi lalu tertangkap oleh pihak RI. Pilot utama pesawat itu adalah Allen

Lawrence Pope, seorang agen CIA.

CIA GAGAL

DENGAN tertangkapnya Allen Pope, Washington tak bisa lagi

menyangkal keterlibatannya.

-“Cerita Besar”

Morotai, salah satu lokasi bersejarah dalam serbuan

AS di Pasifik Selatan selama Perang Dunia II telah direbut

kembali; Gorontalo di Sulawesi dikuasai; sementara itu

pesawat-pesawat pemerintah melakukan lima kali serangan

bom atas Manado yang merupakan pusat pemberontakan

tanpa kehilangan satu pilot pun.

-CIA Menarik Diri

Bersama dengan sedikit demi sedikit ditariknya dukungan

CIA, secara resmi diakhiri pula dukungan pemerintahan

Eisenhower terhadap pemberontakan daerah di Indonesia.

-Tanggung Jawab

sifat rahasia itu dapat menerangkan mengapa meskipun operasi keterlibatan pemerintahan Eisenhower

dalam pemberontakan itu merupakan operasi besar-besaran,

tak seorang pun pejabat tinggi di Washington yang dituntut

bertanggung jawab atas proyek yang gagal itu: Presiden tidak,

Menteri Luar Negeri tidak, Direktur dan Staf CIA juga tidak.24

Untuk operasi sebesar itu, dengan korban sebanyak itu pula,

tindakan demikian tentu saja merupakan sebentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang perlu untuk terus

dikaji dan dituntaskan.

-Konsekuensi Logis

apa yang kemudian terjadi di Indonesia

setelah Tragedi 1965 memang sesuai dengan apa yang telah

dicita-citakan oleh Washington sejak pembalikan kebijakan

itu: PKI dihabisi, Sukarno ditendang dari kekuasaan, dan Indonesia menjadi makin terbuka terhadap kekuatan ekonomi

dan politik Barat

BAB III

 DALANG TRAGEDI 1965

Salah satu gagasan pokok dari buku itu adalah bahwa Sukarno-lah sebenarnya “dalang” dari Peristriwa G30S/ 1965. Terhadap buku tersebut telah timbul sikap pro dan kontra di masyarakat.

Siapa sebenarnya “dalang” di balik operasi militer yang dilancarkan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang menamakan diri “Gerakan Tigapuluh September” pada 1 Oktober 1965. Sebagaimana kita tahu, di bawah pimpinan Letkol Untung kelompok tersebut menjemput paksa sejumlah perwira militer di Jakarta. Penjemputan paksa itu berujung pada tewasnya tujuh orang perwira militer Angkatan Darat dan seorang putri Jenderal Nasution. Padahal Tragedi yang terjadi pada tahun 1965 bukan hanya itu. Ada Tragedi lain yang tidak kalah dahsyatnya, yakni dibunuhnya ratusan ribu warga masyarakat Indonesia beberapa saat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan para petinggi militer tersebut—apa pun justifikasinya. Mereka di-bunuh di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan sejumlah tempat lain di tanah air. Sejumlah tokoh militer dan politik yang diduga terkait dengan operasi militer 1 Oktober 1965 itu memang diadili oleh suatu mahkamah khusus, tetapi sejauh mana pengadilan itu fair masih merupakan tanda tanya. Fakta bahwa pembunuhan terjadi pada minggu ketiga Oktober di Jawa Tengah, bulan November di Jawa Timur, dan bulan Desember di Bali menunjukkan, pemwww.facebook.com/indonesiapustaka 146 Baskara T Wardaya, SJ bunuhan itu tidak terjadi secara spontan dan serempak. Terkesan ada koordinasi dan provokasi. Dengan kata lain, ada unsur “koordinator” dan “provokator”-nya, dan itu penting untuk segera diketahui publik. Seorang perwira RPKAD memang pernah memimpin dan mengoordinasi operasi pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain, namun tampaknya dia lebih merupakan semacam “komandan lapangan” saja.3 Besar kemungkinan, ada komando yang datang dari pihak yang lebih tinggi posisinya daripada dia, misalnya dari komando pusat di Jakarta. Kemungkinan macam itu tentu amat penting untuk secepatnya dikaji oleh masyarakat.

PADA Bagian II buku ini, kita telah melihat bagaimana Amerika Serikat memiliki sejarah yang cukup kental berkaitan dengan keterlibatannya dalam dinamika politik dan militer di Indonesia. Apa yang terjadi selama dan setelah Tragedi 1965 ternyata sesuai dengan apa yang telah digariskan sebagai tujuan kebijakan luar negeri AS di Indonesia itu. Dengan kata lain, sangat besar kemungkinan bahwa—langsung atau tidak—pemerintah AS ikut berperan dalam apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1960- an. Berdasarkan riset yang penulis sendiri lakukan di sejumlah Perpustakaan Kepresidenan dan Perpustakaan Kongres di AS, memang tidak mudah untuk menemukan “the smoking gun” dari keterlibatan CIA dalam operasi G30S. Selain karena banyak faktor pokok di balik Kudeta 1 Oktober 1965 terkait dengan konflik internal di tubuh AD, juga karena belum semua dokumen yang berkaitan dengan Tragedi ‘65 dideklasifikasi.7 Meskipun demikian, sejumlah dokumen resmi mendukung dugaan akan keterlibatan AS, khususnya CIA. Di Perpustakaan Lyndon B. Johnson di Texas, misalnya, dapat ditemukan sejumlah dokumen yang menunjukkan bahwa Amerika mengikuti dari dekat setiap jengkal perkembangan yang ada di Indonesia pada saat-saat kritis itu. Dalam dokumen berkategori “Special Report” 23 Oktober 1964, misalnya, CIA sudah khawatir bahwa jika Sukarno masih hidup beberapa tahun lagi, dikhawatirkan ia akan menjadi pemimpin sebuah “rezim Komunis”. Kekhawatiran itu terus berlanjut dan tercermin  dalam dokumen serupa tertanggal 26 Januari 1965, di mana CIA semakin mengkhawatirkan usaha Sukarno untuk memotong kepentingan AS sambil membuka peluang bagi PKI untuk mengambil alih pemerintahan.

Pada 22 Oktober 1965, saat pembunuhan massal mulai berlangsung di Jawa Tengah, sejumlah staf Gedung Putih tak kuasa menyembunyikan kegembiraan atas apa yang sedang terjadi di Indonesia. Perkembangan peristiwa yang terjadi sejak 1 Oktober, menurut mereka, merupakan “hadiah” bagi kebijakan AS yang selama ini dengan sabar lebih menekankan aspek jangka panjang. Melihat semakin jelasnya keterlibatan AS, tak mengherankan bahwa pada 2001 lalu CIA dan pemerintah AS bersusah payah menarik kembali publikasi sejumlah dokumen dalam serial Foreign Relations of the United States yang berkaitan dengan keterlibatan itu. Syukurlah ketika pelarangan itu diumumkan sebagian buku telah sempat beredar (dan diterbitkan di Internet), sehingga dokumen-dokumen itu sampai kini bisa dibaca secara luas, bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas semakin kuatlah dugaan bahwa Amerika memang terlibat dalam Tragedi ’65. Oleh karena itu, perlulah kiranya mantan Dubes AS Marshall Green sedikit merevisi memoarnya. Sikap “sok tidak tahu” guna menutup-nutupi keterlibatan pemerintahnya dalam Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Indonesia itu kiranya perlu segera diganti dengan pengakuan yang lebih jujur dan objektif.

Pada 30 September 1965 melalui Pasukan Cakrabirawa, PKI telah melancarkan kudeta dengan jalan membunuh tokoh-tokoh tertinggi militer Indonesia di Jakarta. Kekejaman PKI berlanjut di Lubang Buaya, dengan jalan menyayat-nyayat tubuh para jenderal. Sekelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) bahkan memotong alatalat vital para jenderal itu sambil menari-nari di tengah orgi yang disebut “pesta harum bunga”. Mata dari sebagian korban juga dicungkil dengan alat khusus. Menurut versi resmi ini, karena PKI dipandang sebagai satu-satunya “dalang” dari peristiwa keji tersebut, maka “sudah selayaknya” bahwa ratusan ribu anggota PKI di mana pun mereka berada dikejar dan dibunuh secara beramairamai. Pantas pula peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu disebut “G30S/PKI” dengan tekanan pada “PKI”-nya karena PKI merupakan pelaku utama. Lepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan versi resmi di atas, tampaknya ada sejumlah kejanggalan atau misteri yang belum terjawab berkaitan dengan narasi mengenai apa yang terjadi di seputar 30 September dan awal Oktober 1965 itu. Misalnya saja soal tuduhan PKI sebagai pelaku utama G30S.

Pergolakan sosial baru terjadi sekitar 20-21 Oktober, ditandai dengan pembunuhan massal yang berlangsung di Jawa Tengah, khususnya di daerah Klaten dan Boyolali. Dengan kata lain, pembunuhan massal itu baru terjadi sekitar dua atau tiga minggu setelah berlangsungnya operasi militer yang dilakukan oleh kelompok G30S. Dan pembunuhan massal itu pun terjadi secara bergelombang. Pada bulan Oktober, pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan November merembet ke Jawa Timur, dan baru pada bulan Desember terjadi di Pulau Bali.

BAGIAN IV

 MENGGUGAT KEPEMIMPINAN BANGSA

 Bung Karno sebagai Guru Bangsa 

Bung Karno adalah seorang penceramah yang amat menguasai dan menghayati bidangnya itu dapat di lihat di ceramah bung Karno mengenai Pancasila di seputar tahun 1958-1959.ibarat seorang guru yang cakap terasa sekali bahwa sang proklamator begitu hidup, cerdas, kayak pengetahuan, penuh imajinasi, komunikatif, dan mempesona

Dalam pidato 1 Juni bung Karno sangatlah gamblang dalam uraiannya mengenai lima sila yang di usulkannya sebagai dasar negar dan pandangan hidup Indonesia.  Kelima sila yang di usulkan ( kebangsaan,peri kemanusiaan, demokrasi, ke sejahteraan sosial, dan ketuhanan) merupakan buah dari pengalaman dalam perjuangannya.

Kuliah Pancasila

Setelah 10 tahun dia kembali memberikan uraian tentang latarbelakang pemikirannya dan secara berkala pada tahun 1958-59 dia meluangkan waktu rangkaian kuliah dan menjelaskan sila demi sila dalam satu pertemuan tatap muka dan pada tanggal 26 mei 1958 bung karno memberikan kuliah mengenai pengertian umum Pancasila 

Sukarno adalah orang yang suka

membenamkan diri ke dalam buku-buku untuk belajar

sebanyak mungkin. Meskipun sebenarnya dididik sebagai orang teknik, yakni sebagai insinyur calon pegawai pemerintah

kolonial, Bung Karno sangat akrab dengan ilmu-ilmu sosial,

terutama berkaitan dengan filsafat, sejarah, politik, dan agama. Berkaitan dengan luasnya pengetahuan ini, yang tak kalah

mengagumkan tentu adalah keahliannya menguasai berbagai

bahasa dan juga mampu menyampaikan gagasan-gagasan

pokok dari acuan-acuan literernya itu dengan ringkas namun

jelas dan mudah dicerna. Berkaitan dengan

sila Ketuhanan, dengan runtut Bung Karno menerangkan

secara sosiologis tahap-tahap perkembangan pemahaman manusia tentang Tuhan.Dengan enak pula ia menjelaskan

keyakinannya bahwa wanitalah makhluk yang pertama kali

menciptakan hukum, ilmu pertanian, kebudayaan, termasuk

rumah dan pakaian. Dan juga Tentang perbedaan pendapat antara Trotsky dan Stalin ia menjadikan perbedaan pendapat antara kedua

tokoh itu menjadi hidup dan mudah diikuti. Sekaligus ia

menunjukkan bahwa sebagaimana dalam kubu kapitalis,

dalam kubu komunis pun terdapat perbedaan pandangan

yang tajam.

pidato di Kampus UGM Yogyakarta tanggal 21

Februari 1959 ia membawakan topik yang berat dan kontroversional , yakni topik

Demokrasi Terpimpin  namun Bung Karno mampu menjelaskan konsep itu di hadapan pendengarnya. Ilustrasi yang ia

gunakan amat dekat di benak hadirin, karena Bung Karno

dengan cerdas menggunakan orkes dan koor yang membuka

acara itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Orkes

dan koor itu bisa bernyanyi dengan baik, katanya, karena para

pemain musik dan penyanyi memiliki teks notasi lagu yang

diacu, serta karena adanya dirigen yang memimpin orkes dan

koor tersebut.

Mempertemukan “Buku” dan “Bumi”

pada 26 Mei 1958, saat ia menyampaikan kuliah pembukaannya. Pada kesempatan itu, ia antara lain menyinggung kembali pertemuan dan dialognya dengan petani miskin Marhaen.  Hal ini menunjukkan bahwa Sukarno benar-benar menaruh perhatian pada perjumpaannya dengan wong cilik itu dan ingin menjadikannya sebagai titik tolak bagi perjuangan bersama untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan. Baginya retorika memperjuangkan rakyat yang tidak disertai perjumpaan-perjumpaan langsung dengan rakyat adalah kosong belaka.

 Prof. Dr. N. Driyarkara bahkan yakin bahwa nilai-nilai yang terumuskan dalam Pancasila itu tidak hanya ada dalam kehidupan manusia Indonesia, melainkan “inheren (melekat) kepada eksistensi [setiap] manusia sebagai manusia.

Kelompok-kelompok yang menentang Bung Karno dan gagasannya tentang Pancasila tentu ada Sebagai contoh, ia menyadari adanya kritik terhadap paham kebangsaan Bung Karno yang datang dari kelompok internasional-Marxis dan kelompok Agama. Karena kedua kelompok tersebut menekankan universalitas nilai-nilai yang mereka yakini, mereka menolak paham kebangsaan namun  Bung Karno pertama-tama menuntut dibedakannya dengan tegas antara “keperluan negara sebagai negara” dengan “urusan agama”. 19 Ia lantas mengingatkan adanya berbagai golongan di antara umat manusia, serta perlunya negara sebagai “alat” untuk mengorganisir umat manusia itu. Sebagai alat pengorganisasian, menurutnya, negara membutuhkan tidak hanya wilayah, melainkan juga pemerintahan dan rakyat yang dikelola sebagai satu bangsa, sebagai satu volk-nation

SOEKARNO, SOEHARTO DAN PENGUASA TUNGGAL

Gagasan-gagasan egaliter yang dulu amat mewarnai pandangan-pandangan serta kiprah politiknya sedikit demi sedikit berkurang, dan digantikan dengan sikap dan tindakan-tindakan satu arah yang sentralistis. Jika Sukarno memiliki sejumlah konsep politik bahkan gagasan-gagasan filosofis yang cukup jelas, Soeharto nyaris tak dikenal sebagai orang yang memiliki filosofi politik yang menonjol. sejak masa mudanya Sukarno muda menolak berbagai bentuk stratifikasi sosial yang bersifat diskriminatif terhadap warga masyarakat. Ia ingin melawan kecenderungan demikian dan menggantinya dengan pola pola relasi sosial yang lebih egaliter, yang lebih demokratis . Sukarno muda kaya dengan ide-ide yang sifatnya universal, misalnya perjuangan melawan kolonialisme, perlunya persatuan dalam perjuangan, serta kesediaan untuk belajar dari bangsa-bangsa lain. pada pertengahan 1921, sebenarnya Soekarno belum sepenuhnya menolak pemerintah kolonial Belanda. Saat itu ia masih berharap bahwa pemerintah kolonial Belanda mau memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Ia masih melihat pentingnya Belanda dalam membantu bangsa Indonesia sebelum ia mampu berdiri sendiri. namun  pada September 1927, dalam Kongres Sarekat Islam di Pekalongan,Sukarno mengajak kaum pergerakan untuk bersatu dan membentuk apa yang ia sebut sebagai “Front Coklat” (Bruine Front) guna melawan kaum kapitalis kulit putih.6 Ia melihat semakin memburuknya hubungan antara bangsa terjajah kulit coklat dan bangsa penjajah kulit putih.

Kecenderungan sebagai Penguasa Tunggal

 sejak 1955— Bung Karno makin condong ke arah kepemimpinan yang berciri penguasa tunggal. Kesabarannya terhadap sistem parlementer makin menipis, digantikan dengan cara-cara pengambilan keputusan yang terpusat—entah oleh dirinya sendiri maupun oleh sekelompok kecil orang yang ada di sekelilingnya. sebagaimana diketahui pada 26 Juli 1956 Hatta mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, dan pada 1 Desember tahun itu dia benar-benar melaksanakan niat itu.Ketika pada November 1956 Konstituante yang telah dipilih dan ditunjuk untuk menyusun UUD baru menunjukkan tanda-tanda kemacetan, Sukarno lebih banyak melihat alotnya perdebatan dan tidak memberi perhatian yang cukup pada tema-tema yang dibicarakan dalam Konstituante itu. ia justru mendorong diakhirinya politik partai dan mulai mengusulkan apa yang ia sebut sebagai “Demokrasi Terpimpin,” di mana terdapat kemungkinan besar bahwa ia sendiri akan tampil sebagai pemimpinnya

Ketika pada 21 Februari 1957 Soekarno secara formal mengumumkan konsepsinya, dan Pada 2 Maret 1957 di Sulawesi Letnan Kolonel Sumual mengumumkan “Piagam Perjuangan Semesta Alam” atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Permesta.”  dan juga Ketika pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatra Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) mengumumkan pemerintahan tandingan, Soekarno juga menuntut suatu tindakan militeristik untuk menghancurkan pemberontakan itu. 

Pengumuman Dekrit pada 5 Juli 1959 tentu merupakan titik yang penting berkaitan dengan gaya kepemimpinan Soekarno sebagai penguasa tunggal. Dengan dekrit itu ia membubarkan Konstituante, serta memberlakukan kembali UUD ‘45. Ia pun membubarkan MPR dan menggantinya dengan MPRS.Kembalinya RI ke UUD ‘45 berarti juga kembalinya Indonesia ke sistem presidensial, di mana Sukarno sebagai presiden akan kembali memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dan Pada bulan berikutnya, 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengumumkan “Manifesto Politik” (Manipol). Sebagai sebuah ideologi, sebenarnya Manipol sendiri tidak terurai secara jelas, tetapi koran-koran yang tak mendukungnya dibungkam oleh penguasa tunggal Sukarno dan para pendukungnya. 

Soeharto dan Politik Penguasa Tunggal

Pengamanan Soeharto di SESKOAD dan penunjukannya sebagai Pangkostrad pada 1961 ternyata tidak meluruhkan hasratnya untuk menjadi penguasa tunggal.  dan Pada 6 Maret 1966 si calon penguasa tunggal nomor satu di Indonesia ini sudah berani “memperingatkan” Presiden Sukarno dengan mengatakan bahwa sedang berlangsung ketidakpuasan di kalangan perwira ABRI. Sebagai tanggapan atas “peringatan” itu, pada tanggal 8 Maret Sukarno balik memperingatkan para perwira ABRI bahwa ia masih menjabat sebagai Presiden RI. Pada 11 Maret 1966 tiga (atau empat?) orang mayor jenderal Angkatan Darat yang pro-Soeharto mendesak Soekarno agar menandatangani sebuah “surat perintah” yang dalam praktiknya nanti akan memberikan keleluasaan bagi Soeharto untuk mengambil berbagai tindakan militer dan politik sepihak.14 Dengan surat perintah 11 Maret itu pada hari berikutnya (12 Maret) Soeharto langsung membubarkan PKI, sebuah partai politik yang sampai waktu itu adalah partai yang legal. Pada 18 Maret ia menahan Subandrio dan sebagian besar anggota kabinet Sukarno. Bulan April ditandai dengan penangkapan para pendukung Sukarno yang ada dalam tubuh PNI, Divisi Diponegoro, maupun di DPR/MPR. Pada 21 Juni MPR bahkan “menyetujui” transfer kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto berikut pembubaran PKI.Akhirnya, pada 12 Maret 1967 MPRS mencabut seluruh kekuasaan yang ada pada Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Dengan demikian resmilah kedudukan Soeharto sebagai penguasa tunggal Indonesia. Sebagai penguasa tunggal rupa-rupanya Soeharto tak mau dianggap enteng, bahkan oleh sesama militer yang dekat dengannya. Pada Februari 1976, misalnya, ketika diadakan pertemuan para pemimpin negara ASEAN di Denpasar, Bali Direktur Pertamina waktu itu, Kolonel Ibnu Sutowo, muncul dengan helikopter dan menjemput Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina untuk main golf tetapi tanpa mengajak Soeharto. Konon Soeharto tersinggung dan tak pernah mau memaafkan “dosa” Sutowo ini. Dalam beberapa hari (3 Maret 1976) “orang kuat” di dunia perminyakan itu dicopot sebagai direktur Pertamina.

.Cara memimpin yang berciri penguasa tunggal membuat Soeharto dan para pengikutnya tidak tahan kritik, apalagi jika ada indikasi bahwa kritik itu benar. Hal ini tampak, umpamanya, ketika pada 18 Januari 1978 Senat Mahasiswa ITB menerbitkan “Buku Putih” yang berisi kritik terhadap pemerintahan Soeharto dan tuntutan supaya Soeharto mundur.Sebagai penguasa tunggal, Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Salah satu cara yang ia tempuh adalah membina hubungan khusus dengan Golkar. Meskipun tidak secara resmi diusahakan supaya tidak disebut sebagai partai politik (sehingga memiliki ruang gerak sosial-politik yang lebih luas), dalam praktiknya Golkar merupakan partai politik dengan tujuan pokok mendukung tetap berkuasanya Soeharto bersama pemerintah Orbanya. Sejumlah besar keistimewaan politik yang diberikan oleh Orba memungkinkan Golkar untuk memenangi Pemilu secara “gemilang” dari 1971 hingga 1997.

Sebagai bagian yang tak kalah penting dari usaha Soeharto dan Orba untuk mempertahankan kekuasaan tentu saja adalah strateginya untuk selalu memperoleh dukungan dari pihak militer, khususnya Angkatan Darat. Pada 27 Maret 1980 ia menganjurkan para perwira ABRI supaya mempertahankan kedudukan mereka di MPR, kalau perlu dengan kekerasan.. Pada 1997-98 berbagai upaya sipil, militer, maupun semi-militer yang brutal dan menuntut banyak korban dari kalangan rakyat tidak juga mampu menyelamatkan kekuasaan Soeharto dan orbanya. Sebagaimana kita ingat, pada 21 Mei 1998 Sang Penguasa tunggal, Soeharto, terpaksa turun takhta, disaksikan oleh jutaan pasang mata baik di negeri yang ia kuasai selama 32 tahun maupun negeri-negeri lain di dunia ini.